Arus Utama Kebebasan Beragama

Rumadi

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0712/28/opini/4103730.htm
Jumat, 28 Desember 2007

Freedom of religion is one of the oldest and most controversial of all human rights and has been the object of international concern from the very beginnings of the modern international state system.

Malcolm D Evans, "Historical Analysis of Freedom of Religion or Belief as a Technique for Resolving Conflict" dalam Facilitating Freedom of Religion or Belief: A Deskbook, 2004.

Dalam berbagai forum evaluasi dan laporan kebebasan beragama/berkeyakinan atau FoRB di Indonesia tahun 2007 dapat disimpulkan, perkembangan FoRB 2007 dinilai buruk. Buruknya tingkat FoRB sepanjang tahun ini bukan semata-mata terletak pada jaminan konstitusi dan undang-undang, tetapi justru pada tingkat implementasi.

Meski masih ada kekurangan, jaminan regulasi kita, baik pada tingkat konstitusi, undang-undang, maupun aturan-aturan lain, sudah cukup baik dan memadai. Namun, pada tingkat implementasi jaminan itu hanya menjadi tulisan di atas kertas yang nihil pada realitas.

Salah satu sebabnya, aparatur pemerintah dan birokrasi kita belum mempunyai visi yang jelas tentang isu ini. Masih ada sikap ambigu di antara aparat hukum, antara menegakkan hukum serta keadilan dan desakan massa. Sikap yang banyak diambil aparat pemerintah adalah mengambil langkah "populer" dengan mengikuti selera massa daripada menegakkan hukum dan konstitusi.

Isu pinggiran

Terlepas dari itu, sikap keseluruhan bangsa ini memang belum menjadikan FoRB sebagai isu penting yang harus terus dikontrol. Meski beberapa eksponen mengontrol dan berteriak-teriak tentang buruknya pemenuhan hak FoRB, isu ini tetap saja belum dijadikan sebagai instrumen penting untuk mengukur tingkat keberhasilan sebuah pemerintahan. Akibatnya, FoRB, meskipun diproteksi melalui konstitusi dan undang-undang di bawahnya, masih menjadi isu pinggiran yang dianggap tidak terlalu penting.

Hal demikian sebenarnya agak sulit dipahami karena isu kebebasan beragama, sebagaimana penulis kutip di awal tulisan ini, merupakan salah satu isu paling tua dalam sejarah kehidupan manusia dan menjadi perhatian internasional sejak awal, namun FoRB masih tetap dipandang sebagai problem perifer. Bahkan, sebagian bangsa ini memandang FoRB sebagai isu "Barat" yang tidak mempunyai relevansi dengan kehidupan beragama di Indonesia.

Hal ini tentu berbeda dengan isu ekonomi, misalnya. Perkembangan ekonomi menjadi instrumen penting untuk mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan sebuah rezim. Media juga biasanya membuat laporan panjang lebar tentang perkembangan ekonomi. Pemerintah merasa kebingungan jika perkembangan ekonominya dinilai tidak mengalami perkembangan berarti, bahkan gagal. Bila hal ini terjadi, sebuah rezim akan kehilangan popularitasnya. Karena itu, program pengembangan ekonomi akan menjadi prioritas utama dan energi pemerintahan akan digerakkan ke arah itu.

Tidak demikian dengan FoRB. Pemerintah tampaknya tidak terlalu peduli dengan isu ini. Bahkan ada kesan, FoRB hanya menjadi agenda organisasi masyarakat sipil, bukan agenda utama pemerintah. Akibatnya, meski sejumlah organisasi masyarakat sipil memberi evaluasi akhir tahun bahwa tingkat perkembangan FoRB di Indonesia buruk, pemerintah agaknya tenang-tenang saja. Hal ini karena pemerintah tahu isu ini tidak akan mengurangi popularitasnya, bahkan semakin populer di kalangan tertentu. Evaluasi dan desakan dunia internasional juga dianggap angin lalu oleh pemerintah.

Tiga masalah FoRB

Setiap tahun Perserikatan Bangsa-Bangsa senantiasa mengeluarkan laporan perkembangan HAM di sejumlah negara, yang di dalamnya menyangkut FoRB. Dalam laporan itu, Indonesia senantiasa dikategorikan sebagai negara yang bermasalah dalam penegakan FoRB. Setidaknya ada tiga hal yang menjadi masalah FoRB di Indonesia. Pertama, pada aras regulasi, meskipun Indonesia sudah mengamandemen UUD 1945 dan memasukkan pasal tentang FoRB (Pasal 28e dan Pasal 29), masih ada kekosongan produk hukum yang mengikat (legally binding products) yang melindungi hak-hak asasi FoRB.

Jaminan konstitusional atas FoRB sebenarnya memberi payung hukum yang sangat kuat. Namun, jaminan konstitusional tersebut masih merupakan prinsip-prinsip etis-normatif, dan belum menjadi produk hukum yang mengikat dan dapat dipraktikkan secara konkret. Padahal, tanpa adanya produk dan mekanisme hukum tersebut, jaminan konstitusional hanya "macan ompong" yang tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Belum lagi kita masih mempunyai problem dengan UU Nomor 1/PNPS/1965 yang menjadi sumber diskriminasi agama/keyakinan karena di dalamnya hanya mengakui enam agama.

Kedua, terjadinya aksi-aksi kekerasan dalam masyarakat atas nama agama, seperti kasus penutupan tempat ibadah dan isu aliran sesat, di mana telah terjadi "politik pembiaran", baik oleh negara maupun aparat keamanan secara mencolok. Praktik-praktik pembiaran yang dilakukan aparat keamanan menjadi lebih kompleks ketika negara yang seharusnya menjadi pihak netral justru terkesan kuat tidak memiliki sikap yang tegas dalam persoalan jaminan hukum FoRB.

Kesan ini sangat terlihat dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK). Bahkan, dalam pembukaan Rakernas MUI awal November 2007 lalu, SBY justru menyatakan ketundukannya pada fatwa MUI. Hal ini jelas keanehan karena presiden seharusnya tunduk pada konstitusi dan undang-undang, bukan fatwa MUI. Padahal sebagai presiden yang langsung dipilih rakyat, pemerintahan SBY-JK sesungguhnya memiliki legitimasi kuat untuk melakukan pembenahan, khususnya dalam persoalan-persoalan yang menyangkut FoRB.

Ketiga, pada aras masyarakat muncul kecenderungan radikalisasi paham keagamaan dan semakin tidak toleran dengan orang yang berbeda. Proses radikalisasi ini mendapat ruang yang cukup lebar sejak masa reformasi. Berbagai kelompok mendirikan organisasi yang lebih tepat disebut sebagai milisi sipil. Kelompok-kelompok milisi inilah, dengan mengaku representasi umat agama tertentu, yang memainkan peran penting dalam melakukan tindak kekerasan dan mengancam FoRB.

Arus utamakan FoRB

Melihat situasi tersebut, salah satu ikhtiar yang mungkin dilakukan adalah melakukan pengarusutamaan (mainstreaming) FoRB. Kita bisa belajar dari pengarusutamaan isu gender yang cukup berhasil mengubah wajah kebijakan pemerintah secara keseluruhan. Dulu gender dianggap sebagai isu yang tidak populer, namun kini semua regulasi dan kebijakan pemerintah harus memasukkan perspektif gender.

Penulis membayangkan, untuk menegakkan FoRB perlu dilakukan hal yang lebih lebih kurang sama. Landasannya jelas, yaitu konstitusi dan beberapa UU seperti UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM (Pasal 22), UU Nomor 12 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (Pasal 18). Pengarusutamaan ini bisa dilakukan dengan mempertimbangkan hal sebagai berikut: pertama, semua perumusan regulasi dan kebijakan pemerintah harus mempunyai perspektif FoRB. Program-program pemerintah seperti soal pendidikan, politik, ekonomi dan sebagainya harus mempunyai perspektif FoRB. Bahkan jika perlu, pemerintah bisa melakukan affirmative action untuk menjamin FoRB.

Kedua, FoRB menjadi instrumen penting untuk mengukur tingkat keberhasilan sebuah rezim pemerintahan. Pemerintahan yang berani berdiri tegak untuk FoRB, dia layak mendapat penghargaan. Ketiga, isu FoRB harus dikaitkan dengan instrumen lain, seperti ekonomi, iklim investasi, dan korupsi. Hal ini dimaksudkan agar FoRB tidak dipandang sebagai isu yang berdiri sendiri.

Dengan demikian, hak-hak dasar warga negara, terutama menyangkut FoRB, bisa segera terwujud tanpa diskriminasi. Semoga!

R u m a d i Pengajar FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Pemimpin Redaksi Monthly Report on Religious Issues The Wahid Institute, Jakarta